Terhitung sejak Januari 2012 manajemen PSIM Yogyakarta menunggak tagihan listrik. DPRD Kota Jogja mendesak ketua umum dan manajemen PSIM harus segera mencari solusi konkret sebelum kondisi ini akan berimbas pada kualitas pemain PSIM.
Data dari manajer rayon Jogja selatan, PT. PLN Persero, Area Pelayanan Jaringan (APJ) Jogja menyebutkan tunggakan kewajiban pembayaran listrik pada asrama PSIM telah terjadi sejak lima bulan lalu. Total dari tunggakan itu sebanyak Rp37 juta.
“Terhitung sejak tagihan Januari lalu tiga rekening yang dikelola oleh PSIM belum terbayar, kita sudah melayangkan peringatan dan surat teguran namun sampai siang ini juga belum dibayar,” kata Bambang Eko Haryono, Manajer Rayon Jogja Selatan saat ditemui Harian Jogja kemarin (24/5).
Bambang menjelaskan, sesuai ketentuan Undang-undang No 15/1985 dan UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan pelanggan wajib membayar tagihan setiap bulan. Dalam UU itu, diatur pula sejumlah konsekuensi berupa sanksi jika pelanggan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Konsekuensi itu ialah penarikan meteran, jika pelanggan menunggak maksimal dua bulan. Jika pelanggan menunggak selama tiga bulan maka sanksi yang akan diberikan oleh PLN bagi pelanggan ialah bongkar bersih.
“Nunggak dua bulan kami tarik meterannya, nunggak maksimal tiga bulan kami lakukan bongkar bersih. Artinya baik meteran, saluran masuk kami cabut semuanya. Selain itu pelanggan yang nunggak itu juga masuk dalam list kami, sehingga tidak dapat melakukan pemasangan jaringan kembali selama tidak melakukan pembayaran tunggakan sebelumnya,” katanya.
Menurut Bambang, pihaknya sudah memperlakukan PSIM secara khusus atas tunggakan itu. “Biasanya tiga bulan menunggak kami sudah bertindak, tapi kami mengerti PSIM ini kan merupakan kebanggan Jogja dan melayani kepentingan publik juga, maka kami perlakukan khusus. Kami sudah melayangkan surat baik kepada manajemen maupun secara khusus kepada Walikota Jogja Haryadi Suyuti, tapi kok sampai tagihan kelima ini belum juga membayarnya,” tegas Bambang.
Sikap longgar yang diberikan oleh PLN itu, dikatakan Bambang merupakan bentuk dari pemahamannya atas kondisi sumber keuangan PSIM. Namun, pihaknya mengaku tidak bisa terlalu lama membiarkan kondisi ini terjadi.
“Sampai Kamis siang ini belum membayar, sesuai komunikasi kami dengan pihak manajemen katanya hari ini mau dipenuhi pembayarannya, maka kami tetap menunggu sampai hari ini dan jika tetap belum terpenuhi maka besok [Jumat] akan kami lakukan pembongkaran, kami juga tidak bisa terlalu lama,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, budaya nunggak dari kewajiban membayar tagihan listrik ini cenderung semakin menurun. Jikapun masih ada sejumlah pelanggan yang menunggak membayar tagihan listrik maksimal hanya dua bulan, dan pada bulan berikutnya kembali memenuhi kewajibannya tersebut. Penunggakan pembayaran listrik fasilitas umum seperti asrama PSIM ini dijelaskan Bambang baru pertama kali ini terjadi. “Fasilitas umum yang menunggak baru asrama PSIM ini, itupun jumlahnya cukup besar sampai Rp37 juta dalam tiga rekening,” katanya.
Dikonfirmasi, salah satu pembina PSIM Henry Kuncoro Yekti menegaskan manajemen dan Ketua Umum PSIM harus segera merespons persoalan ini. Pihaknya mengaku khawatir jika kondisi lemahnya pengelolaan keuangan PSIM akan mempengaruhi produktifitas dan prestasi para pemainnya. “Kami semua tahu PSIM ini adalah salah satu kebanggaan Jogja, jika sampai bayar honor pemain telat, bayar listrik telat ini bagaimana, ketua harus bertindak mencari solusi jangan hanya tutup mata,” kata Henry dikonfirmasi kemarin di kantornya.
Politisi PDIP ini menjelaskan, seiring dengan peraturan menteri sejak awal tahun lalu pengelolaan anggaran PSIM tidak lagi bersumber pada APBD. “Sejak ada aturan baru manajemen harus mencari sponsor sendiri, jika pemenuhan fasilitas-fasilitas di PSIM tidak mampu dilakukan bagaimana pencarian sponsor itu,” katanya.
Adapun Manajer PSIM Aji Sutanto, enggan berkomentar banyak saat ditanya mengenai imbas krisis finansial dalam pengelolaan PSIM. Secara garis besar, Aji mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSIM Haryadi Suyuti untuk ikut memecahkan persoalan tunggakan ini. “Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Haryadi, katanya mau diselesaikan dahulu oleh Pak Haryadi. Lebih baik konfirmasi kepada Pak Haryadi juga karena dia juga tahu masalah ini kok. Ya yang jelas sampai saat ini masih terus kami usahakan.” (harjo)
Data dari manajer rayon Jogja selatan, PT. PLN Persero, Area Pelayanan Jaringan (APJ) Jogja menyebutkan tunggakan kewajiban pembayaran listrik pada asrama PSIM telah terjadi sejak lima bulan lalu. Total dari tunggakan itu sebanyak Rp37 juta.
“Terhitung sejak tagihan Januari lalu tiga rekening yang dikelola oleh PSIM belum terbayar, kita sudah melayangkan peringatan dan surat teguran namun sampai siang ini juga belum dibayar,” kata Bambang Eko Haryono, Manajer Rayon Jogja Selatan saat ditemui Harian Jogja kemarin (24/5).
Bambang menjelaskan, sesuai ketentuan Undang-undang No 15/1985 dan UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan pelanggan wajib membayar tagihan setiap bulan. Dalam UU itu, diatur pula sejumlah konsekuensi berupa sanksi jika pelanggan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Konsekuensi itu ialah penarikan meteran, jika pelanggan menunggak maksimal dua bulan. Jika pelanggan menunggak selama tiga bulan maka sanksi yang akan diberikan oleh PLN bagi pelanggan ialah bongkar bersih.
“Nunggak dua bulan kami tarik meterannya, nunggak maksimal tiga bulan kami lakukan bongkar bersih. Artinya baik meteran, saluran masuk kami cabut semuanya. Selain itu pelanggan yang nunggak itu juga masuk dalam list kami, sehingga tidak dapat melakukan pemasangan jaringan kembali selama tidak melakukan pembayaran tunggakan sebelumnya,” katanya.
Menurut Bambang, pihaknya sudah memperlakukan PSIM secara khusus atas tunggakan itu. “Biasanya tiga bulan menunggak kami sudah bertindak, tapi kami mengerti PSIM ini kan merupakan kebanggan Jogja dan melayani kepentingan publik juga, maka kami perlakukan khusus. Kami sudah melayangkan surat baik kepada manajemen maupun secara khusus kepada Walikota Jogja Haryadi Suyuti, tapi kok sampai tagihan kelima ini belum juga membayarnya,” tegas Bambang.
Sikap longgar yang diberikan oleh PLN itu, dikatakan Bambang merupakan bentuk dari pemahamannya atas kondisi sumber keuangan PSIM. Namun, pihaknya mengaku tidak bisa terlalu lama membiarkan kondisi ini terjadi.
“Sampai Kamis siang ini belum membayar, sesuai komunikasi kami dengan pihak manajemen katanya hari ini mau dipenuhi pembayarannya, maka kami tetap menunggu sampai hari ini dan jika tetap belum terpenuhi maka besok [Jumat] akan kami lakukan pembongkaran, kami juga tidak bisa terlalu lama,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, budaya nunggak dari kewajiban membayar tagihan listrik ini cenderung semakin menurun. Jikapun masih ada sejumlah pelanggan yang menunggak membayar tagihan listrik maksimal hanya dua bulan, dan pada bulan berikutnya kembali memenuhi kewajibannya tersebut. Penunggakan pembayaran listrik fasilitas umum seperti asrama PSIM ini dijelaskan Bambang baru pertama kali ini terjadi. “Fasilitas umum yang menunggak baru asrama PSIM ini, itupun jumlahnya cukup besar sampai Rp37 juta dalam tiga rekening,” katanya.
Dikonfirmasi, salah satu pembina PSIM Henry Kuncoro Yekti menegaskan manajemen dan Ketua Umum PSIM harus segera merespons persoalan ini. Pihaknya mengaku khawatir jika kondisi lemahnya pengelolaan keuangan PSIM akan mempengaruhi produktifitas dan prestasi para pemainnya. “Kami semua tahu PSIM ini adalah salah satu kebanggaan Jogja, jika sampai bayar honor pemain telat, bayar listrik telat ini bagaimana, ketua harus bertindak mencari solusi jangan hanya tutup mata,” kata Henry dikonfirmasi kemarin di kantornya.
Politisi PDIP ini menjelaskan, seiring dengan peraturan menteri sejak awal tahun lalu pengelolaan anggaran PSIM tidak lagi bersumber pada APBD. “Sejak ada aturan baru manajemen harus mencari sponsor sendiri, jika pemenuhan fasilitas-fasilitas di PSIM tidak mampu dilakukan bagaimana pencarian sponsor itu,” katanya.
Adapun Manajer PSIM Aji Sutanto, enggan berkomentar banyak saat ditanya mengenai imbas krisis finansial dalam pengelolaan PSIM. Secara garis besar, Aji mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSIM Haryadi Suyuti untuk ikut memecahkan persoalan tunggakan ini. “Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Haryadi, katanya mau diselesaikan dahulu oleh Pak Haryadi. Lebih baik konfirmasi kepada Pak Haryadi juga karena dia juga tahu masalah ini kok. Ya yang jelas sampai saat ini masih terus kami usahakan.” (harjo)
*/
Comments :
Posting Komentar