JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI silahkan saja digelar. Itulah benang merah dan menjadi salah satu hasil dari rapat audiensi Komisi X DPR RI dengan PT Liga Indonesia, perwakilan klub, dan Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).
Sebanyak 15 wakil rakyat hadir dalam audiensi ini, di antaranya Rully Chairul Azwar (Fraksi Golkar/Pimpinan Sidang), Dr Ir Hetifah Sjaufudian, MPP (Fraksi Golkar), Selina Gita (Fraksi Golkar), Zulfadhli (Fraksi Golkar), Jamal Azis (Fraksi Hanura), Nasrullah (PAN), Eko Hendro Purnomo (PAN) Jefirstson R Riwu Kore (Fraksi Partai Demokrat), Muslim (Fraksi Partai Demokrat), Diaz Gwijangge (Fraksi Partai Demokrat), TB Soemandjaja (Fraksi PKS), dan Dedi Gumelar (Fraksi PDIP).
Dari PT Liga Indonesia hadir Presiden Direktur Syahril Tahir, Sekretaris PT Liga, Tigor Shalom, Gunawan Tamsir (Ketua Umum Pelita Jaya), Lalu Mara Satriawangsa (Manajer Pelita Jaya), Iman Arief (Direktur Pelita Jaya), Ferry Paulus (Ketua Umum Persija Jakarta), Dwi Irianto (Pengprov DI Yogyakarta).
Dalam audiensi itu, Syahril Tahir mengungkapkan, sebenarnya kalau PSSI taat aturan, kisruh yang terjadi akhir-akhir ini pasti tidak akan terjadi. Namun, PSSI dinilai sudah terlampau jauh melenceng dari kaidah organisasi sehingga klub dan anggota yang tetap taat statuta memilih untuk berjalan sendiri. " Saya adalah bagian utama K-78 yang menggulingkan Nurdin Halid. Langkah itu semata-mata kami lakukan demi untuk memperbaiki sepakbola Indonesia menuju organisasi yang lebih baik dan menghormati aturan dan statuta yang berlaku. Tetapi PSSI dibawah Djohar Arifin Husin justru lebih bobrok dari Nurdin Halid. Kami sebenarnya tidak ingin ribut, tetapi kalau ini dibiarkan sepakbola Indonesia bakal hancur," papar Syahril.
Beberapa poin pelanggaran dijelaskan oleh Syahril dihadapan sidang Komisi X antara lain, PSSI tidak pernah mengakui dan menjalankan hasil Kongres Bali. PSSI juga telah terbukti menjegal Persipura Jayapura tampil di kancah Liga Champions Asia (LCA). " Pelanggaran lainnya, PSSI menghukum klub-klub peserta Indonesia Super League (ISL), kecuali Persipura. Begitu juga kasus Kontrak Diego Michiels (Pemain Pelita Jaya) yang pindah ke Persija (IPL), yang juga diotaki PSSI. Padaha itu jelas bukan urusan PSSI, tetapi klub," beber Syahril.
Wakil rakyat dari Papua, Diaz Gwijangge. Menurutnya, sebagai warga Papua dan menjadi wakil rakyat dari Papua, ia merasa paling sakit dengan keputusan-keputusan kontroversial PSSI. " Saya marah dengan ulah PSSI menggagalkan kiprah Persipura di LCA. Padahal Persipura tampil di LCA bukan untuk Papua tetapi untuk Indonesia. Jadi tidak ada kata lain, PSSI harus diganti dan KLB harus segera digelar," tegas Diaz. Hal serupa juga diutarakan Dr Ir Hetifah Sjaifuddin, MPP. Wakil rakyat dari Fraksi Golkar ini menilai, rencana digelarnya KLB PSSI itu adalah hal yang sangat lumrah. Apalagi bila permintaan itu dilakukan oleh mayoritas anggota. " KLB itu sah dan sesuai aturan. Apalagi katanya KLB itu diminta 2/3 atau bahkan lebih dari jumlah anggota," tukasnya.
Sumber
*/
Comments :
Posting Komentar